UMPTN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.   Dalam pasal 3   Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 ayat (1)   disebutkan bahwa Gaji,   pensiun,   atau   tunjangan   ketiga   belas   bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan   Penerima   Pensiun   atau   Tunjangan sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2   ayat   (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni. Besaran Gaji Ke-13 dinyatakan dalam pasal 3   ayat (3)   Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2018   b...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.   Dalam pasal 3   Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 ayat (1)   disebutkan bahwa Gaji,   pensiun,   atau   tunjangan   ketiga   belas   bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan   Penerima   Pensiun   atau   Tunjangan sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2   ayat   (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni. Besaran Gaji Ke-13 dinyatakan dalam pasal 3   ayat (3)   Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2018   b...

Update info Gaji PNS / ASN Tahun  2018 2019 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Penundaan DAU tidak mengganggu pencairan honor PNS / ASN. Pemerintah melaksanakan pemangkasan anggaran tempat Rp 68,8 triliun di tahun ini. Dipastikan anggaran honor Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru tidak akan dipangkas. "Kami tidak memotong gaji, jadi ada yang menyampaikan saya tidak sanggup membayar honor pegawai saya itu tidak benar. Termasuk guru ada yang menyampaikan kami tidak membayar honor guru itu tidak benar," tegas Sri Mulyani ketika rapat dengan Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa malam (30/8/2016). Selain gaji, Sri Mulyani menegaskan, kegiatan yang sudah dikontrakkan di tempat juga tidak akan ditahan anggarannya.  Komponen transfer ke tempat yang dipangkas yaitu ibarat penundaan pengucuran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan juga Dana Bagi Hasil (DBH).  "DAU kami tunda alasannya saya yaki...