UMPTN

Jadwal Pendaftaran CPNS Melalui Jalur Pendidikan Ikatan Dinas (Kedinasan) Tahun Akademik 2019/2020 Jadwal Pendaftaran CPNS Melalui Jalur Pendidikan Ikatan Dinas (Kedinasan) Tahun Akademik 2019/2020.   Mau jawaban kuliah eksklusif jadi Calon Pegawai Negeri Sipil ? Jika ya, silahkan coba daftar kuliah ke sekolah tinggi / perguruan tinggi tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan (Ikatan Dinas). Sama halnya dengan registrasi CPNS, registrasi Calon mahasiswa / taruna pada sekolah tinggi / perguruan tinggi tinggi kedinasan juga terpusat melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Jadwal Pendaftaran CPNS Melalui Jalur Pendidikan Ikatan Dinas (Kedinasan) Tahun Akademik 2019/2020 . Pemerintah kembali membuka penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni pada forum pendidikan kedinasan sebagai salah satu jalur seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Seperti tahun lalu, ada 19 pendidikan tinggi kedinasan di 8 kementerian/lembaga yang membuka kesempatan bagi generasi muda ya...

Jadwal Pendaftaran CPNS Melalui Jalur Pendidikan Ikatan Dinas (Kedinasan) Tahun Akademik 2019/2020 Jadwal Pendaftaran CPNS Melalui Jalur Pendidikan Ikatan Dinas (Kedinasan) Tahun Akademik 2019/2020.   Mau jawaban kuliah eksklusif jadi Calon Pegawai Negeri Sipil ? Jika ya, silahkan coba daftar kuliah ke sekolah tinggi / perguruan tinggi tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan (Ikatan Dinas). Sama halnya dengan registrasi CPNS, registrasi Calon mahasiswa / taruna pada sekolah tinggi / perguruan tinggi tinggi kedinasan juga terpusat melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Jadwal Pendaftaran CPNS Melalui Jalur Pendidikan Ikatan Dinas (Kedinasan) Tahun Akademik 2019/2020 . Pemerintah kembali membuka penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni pada forum pendidikan kedinasan sebagai salah satu jalur seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Seperti tahun lalu, ada 19 pendidikan tinggi kedinasan di 8 kementerian/lembaga yang membuka kesempatan bagi generasi muda ya...

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan , yang dimaksud Kebidanan ialah segala sesuatu yang bekerjasama dengan bidan dalam memperlihatkan pelayanan kebidanan kepada wanita selama masa sebelum hamil, masa kehamilan,   persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi gres lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana sesuai dengan kiprah dan wewenangnya. Pelayanan Kebidanan ialah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bab integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan terdiri dari 12 (dua belas) Bab, 80 (delapan puluh) Pasal, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum II. Pendidikan Kebidanan III. Registrasi dan Izin Praktik IV. Bidan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri V. Bidan Warga N...

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan , yang dimaksud Kebidanan ialah segala sesuatu yang bekerjasama dengan bidan dalam memperlihatkan pelayanan kebidanan kepada wanita selama masa sebelum hamil, masa kehamilan,   persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi gres lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana sesuai dengan kiprah dan wewenangnya. Pelayanan Kebidanan ialah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bab integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan terdiri dari 12 (dua belas) Bab, 80 (delapan puluh) Pasal, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum II. Pendidikan Kebidanan III. Registrasi dan Izin Praktik IV. Bidan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri V. Bidan Warga N...

DAFTAR AJI  POKOK PNS / ASN 2018 Info Daftar Gaji Pokok PNS tahun 2019.  Mengacu pada Pidato Presiden pada ketika penyampaian RAPBN 2019 pada bulan Agustus 2019 yang kemudian disinggung adanya kenaikan honor PNS di 2019 ini.  Sebagaimana telah diinformasikan dalam banyak sekali media   Kementerian Keuangan akan menambah anggaran belanja pegawai di dalam Rancangan APBN 2019. Hal itudisebab ada kenaikan honor bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun 2019 Sebagaiman dirilis dalam banyak sekali media,  Pemerintah memastikan kenaikan honor Pokok PNS tahun 2019 dengan menerbitkan  Peraturan Pemerintah – PP Nomor 15 Tahun 2109  Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil atau PP tentang  Gaji Pokok PNS Tahun 2019. PP Nomor 16 Tahun 2019 untuk Kenaikan Gaji Pokok TNI, dan PP Nomor 17 Tahun 2019 untuk kenaikan honor pokok Anggota POLRI. ...

DAFTAR AJI  POKOK PNS / ASN 2018 Info Daftar Gaji Pokok PNS tahun 2019.  Mengacu pada Pidato Presiden pada ketika penyampaian RAPBN 2019 pada bulan Agustus 2019 yang kemudian disinggung adanya kenaikan honor PNS di 2019 ini.  Sebagaimana telah diinformasikan dalam banyak sekali media   Kementerian Keuangan akan menambah anggaran belanja pegawai di dalam Rancangan APBN 2019. Hal itudisebab ada kenaikan honor bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun 2019 Sebagaiman dirilis dalam banyak sekali media,  Pemerintah memastikan kenaikan honor Pokok PNS tahun 2019 dengan menerbitkan  Peraturan Pemerintah – PP Nomor 15 Tahun 2109  Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil atau PP tentang  Gaji Pokok PNS Tahun 2019. PP Nomor 16 Tahun 2019 untuk Kenaikan Gaji Pokok TNI, dan PP Nomor 17 Tahun 2019 untuk kenaikan honor pokok Anggota POLRI. ...

Peraturan Pemerintah – PP Nomor 15 Tahun 2109 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil atau PP perihal Gaji Pokok PNS Tahun 2019 . Peraturan Pemerintah ini ditetapkan tanggal 13 Maret 2013. Namun  kenaikan Gaji Pokok PNS – ASN ini mulai berlaku sejak  tanggal 1 Januari 2019 Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah –  PP Nomor 15 Tahun 2109 Tentang Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019, dinyatakan bahwa Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 perihal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Berikut Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 sesuai Peraturan Pemer...

Peraturan Pemerintah – PP Nomor 15 Tahun 2109 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil atau PP perihal Gaji Pokok PNS Tahun 2019 . Peraturan Pemerintah ini ditetapkan tanggal 13 Maret 2013. Namun  kenaikan Gaji Pokok PNS – ASN ini mulai berlaku sejak  tanggal 1 Januari 2019 Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah –  PP Nomor 15 Tahun 2109 Tentang Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019, dinyatakan bahwa Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 perihal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Berikut Daftar Gaji Pokok PNS - ASN Tahun 2019 sesuai Peraturan Pemer...

PP Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia tahun 2019 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Pemerintah – PP Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia tahun 2019 . Peraturan Pemerintah ini diundangkan tanggal 13 Maret 2019. Namun kenaikan Gaji Pokok PNS – ASN mulai ini berlaku semenjak berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan Pasal I Peraturan Pemerintah – PP Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Gaji Pokok Anggota TNI , dinyatakan Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ihwal Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah, sehingga menjadi sebagaimana...

PP Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia tahun 2019 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Pemerintah – PP Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia tahun 2019 . Peraturan Pemerintah ini diundangkan tanggal 13 Maret 2019. Namun kenaikan Gaji Pokok PNS – ASN mulai ini berlaku semenjak berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan Pasal I Peraturan Pemerintah – PP Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Gaji Pokok Anggota TNI , dinyatakan Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ihwal Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah, sehingga menjadi sebagaimana...

PP Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Gaji Pokok Anggota POLRI Peraturan Pemerintah – PP Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Pemerintah – PP Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Gaji Pokok Anggota POLRI tahun 2019 . Peraturan Pemerintah ini diundangkan tanggal 13 Maret 2019. Namun kenaikan Gaji Pokok PNS – ASN mulai ini berlaku semenjak berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan Pasal I Peraturan Pemerintah – PP Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Gaji Pokok Anggota POLRI , dinyatakan Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 wacana Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab tidak...

PP Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Gaji Pokok Anggota POLRI Peraturan Pemerintah – PP Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Pemerintah – PP Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Gaji Pokok Anggota POLRI tahun 2019 . Peraturan Pemerintah ini diundangkan tanggal 13 Maret 2019. Namun kenaikan Gaji Pokok PNS – ASN mulai ini berlaku semenjak berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan Pasal I Peraturan Pemerintah – PP Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Gaji Pokok Anggota POLRI , dinyatakan Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 wacana Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab tidak...

Ingin tahu besaran Gaji Pokok Perangkat Desa (Gaji Pokok Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat Desa Lainnya))  yang mulai berlaku Tahun 2019 telah ditetapkan Setara Gaji PNS Golongan 2A. Perangkat Desa yaitu salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa yaitu ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wapres dan menteri-menteri. Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur wacana kedudukan dan kiprah Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Jenis, kedudukan, dan kiprah Perangkat Desa disebut dalam Pasal 48 dan 49 Undang-undang Desa. Pasal 48 menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri atas: a)  Sekretaris desa b)  Pelaksana kewilayahan, dan c) Pelaksana teknis. Sedangkan ...