Postingan

Menampilkan postingan yang sesuai dengan penelusuran untuk undang-undang-uu-nomor-4-tahun-2019

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Perihal Kebidanan

Gambar
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan , yang dimaksud Kebidanan ialah segala sesuatu yang bekerjasama dengan bidan dalam memperlihatkan pelayanan kebidanan kepada wanita selama masa sebelum hamil, masa kehamilan,   persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi gres lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana sesuai dengan kiprah dan wewenangnya. Pelayanan Kebidanan ialah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bab integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan terdiri dari 12 (dua belas) Bab, 80 (delapan puluh) Pasal, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum II. Pendidikan Kebidanan III. Registrasi dan Izin Praktik IV. Bidan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri V. Bidan Warga N...

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Perihal Kebidanan

Gambar
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan , yang dimaksud Kebidanan ialah segala sesuatu yang bekerjasama dengan bidan dalam memperlihatkan pelayanan kebidanan kepada wanita selama masa sebelum hamil, masa kehamilan,   persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi gres lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana sesuai dengan kiprah dan wewenangnya. Pelayanan Kebidanan ialah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bab integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan terdiri dari 12 (dua belas) Bab, 80 (delapan puluh) Pasal, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum II. Pendidikan Kebidanan III. Registrasi dan Izin Praktik IV. Bidan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri V. Bidan Warga N...

Ini Honor Pokok Perangkat Desa Menurut Pp Nomor 11 Tahun 2019

Gambar
Ingin tahu besaran Gaji Pokok Perangkat Desa (Gaji Pokok Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat Desa Lainnya))  yang mulai berlaku Tahun 2019 telah ditetapkan Setara Gaji PNS Golongan 2A. Perangkat Desa yaitu salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa yaitu ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wapres dan menteri-menteri. Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur wacana kedudukan dan kiprah Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Jenis, kedudukan, dan kiprah Perangkat Desa disebut dalam Pasal 48 dan 49 Undang-undang Desa. Pasal 48 menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri atas: a)  Sekretaris desa b)  Pelaksana kewilayahan, dan c) Pelaksana teknis. Sedangkan ...

Ini Honor Pokok Perangkat Desa Menurut Pp Nomor 11 Tahun 2019

Gambar
Ingin tahu besaran Gaji Pokok Perangkat Desa (Gaji Pokok Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat Desa Lainnya))  yang mulai berlaku Tahun 2019 telah ditetapkan Setara Gaji PNS Golongan 2A. Perangkat Desa yaitu salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa yaitu ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wapres dan menteri-menteri. Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur wacana kedudukan dan kiprah Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Jenis, kedudukan, dan kiprah Perangkat Desa disebut dalam Pasal 48 dan 49 Undang-undang Desa. Pasal 48 menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri atas: a)  Sekretaris desa b)  Pelaksana kewilayahan, dan c) Pelaksana teknis. Sedangkan ...

Soal Dan Balasan Latihan Ukk / Uas Semester 2 Ppkn Kelas 8 Smp/Mts 2017

Gambar
Setalah admin memposting beberapa pola Soal dan Jawaban Latihan UKK / UAS Semester 2  SMP/MTS 2017 sebagai materi latihan menghadapi Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) atau Penilaian Kenaikan Kelas (PKK), pada postigng ini admin sharekan Soal dan Jawaban Latihan UKK / UAS mata pelajaran PPKn / PKN Semester 2  SMP/MTS 2017 2018 2019 2020 Berikut ini Soal dan Jawaban Latihan UKK / UAS mata pelajaran PPKn / PKN Semester 2  SMP/MTS 2017 2018 2019 2020 I.      Pilihlah salah satu tanggapan yang dianggap paling tepat! 1. Keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang  ingin diwujudkan dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disebut …. a. ideologi            c. doktrin b. politik                      d. tujuan nasional 2. Di bawah ini yang tidak...