UMPTN

Ingin tahu besaran Gaji Pokok Perangkat Desa (Gaji Pokok Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat Desa Lainnya))  yang mulai berlaku Tahun 2019 telah ditetapkan Setara Gaji PNS Golongan 2A. Perangkat Desa yaitu salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa yaitu ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wapres dan menteri-menteri. Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur wacana kedudukan dan kiprah Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Jenis, kedudukan, dan kiprah Perangkat Desa disebut dalam Pasal 48 dan 49 Undang-undang Desa. Pasal 48 menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri atas: a)  Sekretaris desa b)  Pelaksana kewilayahan, dan c) Pelaksana teknis. Sedangkan ...

Ingin tahu besaran Gaji Pokok Perangkat Desa (Gaji Pokok Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat Desa Lainnya))  yang mulai berlaku Tahun 2019 telah ditetapkan Setara Gaji PNS Golongan 2A. Perangkat Desa yaitu salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa yaitu ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wapres dan menteri-menteri. Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur wacana kedudukan dan kiprah Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Jenis, kedudukan, dan kiprah Perangkat Desa disebut dalam Pasal 48 dan 49 Undang-undang Desa. Pasal 48 menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri atas: a)  Sekretaris desa b)  Pelaksana kewilayahan, dan c) Pelaksana teknis. Sedangkan ...

Gaji Tetap Perangkat Desa Setara Gaji PNS Golongan II/A. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para perangkat desa biar tidak usah melaksanakan agresi demo di depan Istana, selain alasannya yaitu dikala ini ekspresi dominan hujan, juga alasannya yaitu nasib mereka sudah rampung dibicarakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Sudahlah, kita terima. Saya nanti yang terima sendiri, tapi di Istora Senayan saja,” kata Presiden Jokowi dikala bersilaturahim dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (14/1) siang. Menurut Presiden,  pemerintah sudah memutuskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa akan segera disetarakan dengan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a. Untuk itu, dua Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 11 Tahun 2015 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 akan segera direvisi. ...

Gaji Tetap Perangkat Desa Setara Gaji PNS Golongan II/A. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para perangkat desa biar tidak usah melaksanakan agresi demo di depan Istana, selain alasannya yaitu dikala ini ekspresi dominan hujan, juga alasannya yaitu nasib mereka sudah rampung dibicarakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Sudahlah, kita terima. Saya nanti yang terima sendiri, tapi di Istora Senayan saja,” kata Presiden Jokowi dikala bersilaturahim dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (14/1) siang. Menurut Presiden,  pemerintah sudah memutuskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa akan segera disetarakan dengan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a. Untuk itu, dua Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 11 Tahun 2015 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 akan segera direvisi. ...

PP SISTEM PENGGAJIAN BARU DISAHKAN GAJI PNS (ASN) TAHUN 2018 BAKAL NAIK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi kabarnya sudah menyelesaikan draf peraturan pemerintah (PP) wacana sistem honor dan tunjangan untuk pegawai negeri sipil. Seperti diberitakan dalam banyak sekali media sistem penggajian gres ini rencananya akan efektif berlaku mulai 2018. Sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 wacana Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yang diterima bagi PNS alias take home pay hanya akan terdiri dari tiga komponen, adalah honor pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Untuk honor pokok, akan ada peningkatan rasio atau perbandingan antara besaran honor terendah PNS (ASN) dan honor tertinggi PNS. Gaji pokok tidak lagi menurut masa kerja, tetapi didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab, dan risikonya. Saat ini, rasio honor pokok yang berlaku mencapai 1:3,7. Contohnya, kalau honor pokok terendah PNS sekitar Rp 1,2 juta, honor pokok terti...